Peraturan dan Regulasi (CyberLaw)

Setiap warga masyarakat harus menaati aturan yang berlaku, atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu disebut dengan peraturan dan untuk mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan disebut dengan regulasi, misalnya: pembatasan hukum diumumkan oleh otoritas pemerintah. Peraturan dan Regulasi tidak hanya terdapat di kehidupan nyata saja, di dunia mayapun terdapat peraturan dan regulasi, diantaranya : 

1. Cyberlaw
2. Computer Crime Act  
3. Councile  Of  Europe Convention On Cybercrime.

CyberLaw  adalah  sebuah  istilah  yang  digunakan  untuk  merujuk pada hukum yang tumbuh dalam medium cyberspace. Cyber law merupakan sebuah istilah yang berhubungan dengan masalah hukum terkait penggunaan aspek komunikatif, transaksional, dan distributif, dari teknologi serta perangkat informasi yang terhubung ke dalam sebuah jaringan

Computer Crime Act mencakup mengakses material komputer tanpa ijin, menggunakan komputer untuk fungsi yang lain, memasuki program rahasia orang lain melalui komputernya, mengubah / menghapus program atau data orang lain, menyalahgunakan program / data orang lain demi kepentingan pribadi

Council of Europe Convention on Cyber Crime (Dewan Eropa Konvensi Cyber Crime), yang berlaku mulai pada bulan Juli 2004, adalah dewan yang membuat perjanjian internasional untuk mengatasi kejahatan  komputer  dan kejahatan  internet yang dapat menyelaraskan hukum nasional, meningkatkan teknik investigasi dan meningkatkan kerjasama   internasional.

Jadi perbedaan dari ketiga peraturan tersebut adalah Cyberlaw merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh suatu negara tertentu, dan peraturan yang dibuat itu hanya berlaku kepada masyarakat negara tersebutBerikut adalah perbedaan cyberlaw di berbagai negara sebagai contoh yaitu : Indonesia, Malaysia dan Thailand.

Berikut adalah perbedaan cyberlaw di berbagai negara sebagai contoh yaitu : Indonesia, Malaysia dan Thailand.

Cyberlaw di Indonesia

Inisiatif untuk membuat “cyberlaw” di Indonesia sudah dimulai sebelum tahun 1999. Fokus utama waktu itu adalah pada “payung hukum” yang generik dan sedikit mengenai transaksi elektronik. Pendekatan  “payung” ini dilakukan  agar ada sebuah basis yang dapat digunakan oleh undang-undang dan peraturan lainnya.  Namun pada kenyataannya hal ini tidak terlaksana. Untuk hal yang terkait dengan transaksi elektronik, pengakuan digital signature sama seperti tanda tangan konvensional merupakan target. Jika digital signature dapat diakui, maka hal ini akan mempermudah banyak hal seperti electronic commerce (e-commerce), electronic procurement (e-procurement), dan berbagai transaksi elektronik lainnya.

Beberapa hal yang mungkin masuk antara lain adalah hal-hal yang terkait dengan kejahatan di dunia maya (cybercrime), penyalahgunaan penggunaan komputer, hacking, membocorkan password, electronic banking, pemanfaatan  internet  untuk  pemerintahan  (e-government)  dan  kesehatan, masalah HaKI, penyalahgunaan nama domain, dan masalah privasi.

Cyberlaw di Malaysia

Digital Signature Act 1997 merupakan Cyberlaw pertama yang disahkan oleh parlemen Malaysia. Tujuan Cyberlaw ini, adalah untuk memungkinkan perusahaan dan konsumen untuk menggunakan tanda tangan elektronik (bukan tanda tangan tulisan tangan) dalam hukum dan transaksi bisnis. Para Cyberlaw berikutnya yang akan berlaku adalah Telemedicine Act 1997. Cyberlaw ini praktisi medis untuk memberdayakan memberikan pelayanan medis / konsultasi dari lokasi jauh melalui menggunakan fasilitas komunikasi elektronik seperti konferensi video.

Cyberlaw di Thailand

Cybercrime dan kontrak elektronik di Negara Thailand sudah ditetapkan oleh pemerintahnya,walaupun yang sudah ditetapkannya hanya 2 tetapi yang lainnya seperti privasi,spam,digital copyright dan ODR sudah dalalm tahap rancangan.

Sumber : 

1. http://dewi_anggraini.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/47370/Perbandingan+Cyberlaw.pdf
2. https://www.academia.edu/8500842/Pengertian_Cyber_Law_and_Cyber_Crime_Cyber_Law